December 7, 2021

Pengantar Teori Birokrasi

Pengantar Teori Birokrasi

Pengantar Teori Birokrasi

Definisi Birokrasi

Organisasi didefinisikan sebagai unit sosial yang secara sadar dibentuk (atau orang-orang dikelompokkan) dan dibentuk kembali untuk mencapai tujuan tertentu (Etzioni, 1964). Ketika kita berbicara tentang organisasi, kita tidak bisa menghindar dari berbicara tentang teori-teori organisasi yang ada. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang organisasi dan administrasi adalah birokrasi. Teori ini didirikan oleh Max Weber, seorang sosiolog dan ekonom Jerman yang berpengaruh. Karyanya bertepatan dengan Frederick W. Taylor dan Henri Fayol, tetapi ia bekerja dengan caranya sendiri.

Dalam pengertiannya, birokrasi dapat didefinisikan sebagai istilah dalam bidang sosiologi dan ilmu politik yang mengacu pada cara pelaksanaan administrasi dan penegakan hukum yang sah yang dibuat dalam suatu organisasi. Dengan birokrasi biasanya kita memahami adanya berbagai jabatan atau kegiatan yang fungsinya memberikan pelayanan dan memelihara organisasi. Sebagian orang menganggap birokrasi sebagai proses yang rumit, rumit, dan memberatkan. Bagi sebagian orang, birokrasi memandang birokrasi dari sudut pandang positif, yaitu suatu upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat sedemikian rupa sehingga suatu proses dapat berjalan dengan tertib.

Memang, definisi awal Max Weber tentang birokrasi berbeda dengan konsepsi birokrasi saat ini. Weber secara konseptual menggambarkan birokrasi sebagai jenis struktur administrasi yang dikembangkan dalam sebuah organisasi di mana ada otoritas yang “secara rasional sah” (Scott, 2003). Weber menggambarkan bentuk ideal birokrasi secara positif, ia menganggap organisasi birokrasi menjadi organisasi yang lebih rasional dan efisien. Jenis birokrasi yang ideal tidak melibatkan jenis otoritas atau hubungan lain, persahabatan dan permusuhan, konspirasi atau badan. Birokrasi ideal yang diduga hanya ada di mana individu, sebagai suatu peraturan, memberi dan menerima instruksi dalam sistem yang rasional.

Weber juga berpendapat bahwa tipe ideal birokrasi membutuhkan alat administrasi yang sulit, atribut alat administrasi ini meliputi akurasi, kecepatan, tidak ada ambiguitas, penilaian, menghindari kepentingan, tidak ada perselisihan, penghematan, kontinuitas dan konsensus. Dia juga mengatakan bahwa dalam mencari proses efisiensi yang sangat efektif, organisasi mau tidak mau bergeser ke arah jenis ideal yang dia tegaskan (Sims et al., 1995).

Max Weber melihat teori birokrasi dari beberapa dimensi. Teori birokrasi ini dijelaskan lebih rinci dalam karya individu ini. Uraian ini mencakup gagasan Max Weber tentang teori birokrasi seperti tipologi otoritas dan karakteristik organisasi dari tipe birokrasi. Selanjutnya, uraian makalah tunggal ini menyentuh tujuan, kelebihan, dan kekurangan teori ini.

Birokrasi adalah instrumen kekuasaan bagi mereka yang mengendalikannya, dengan para pejabatnya secara kolektif berkepentingan terhadap kelangsungannya. Weber melihat pengertian birokrasi yang umum, luas dan rasional dalam birokrasi. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin bagi kita untuk memahami setiap gejala dalam kehidupan secara keseluruhan karena kita hanya dapat memahami beberapa gejala. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah mengapa birokrasi dapat diterapkan pada kondisi organisasi suatu negara tertentu. Dengan demikian, tipe ideal memberi kita penjelasan untuk mengabstraksikan aspek-aspek yang sangat penting yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dan lainnya.

Cita-Cita Birokrasi Rasional

Menurut Weber, prosedur seperti itu tidak menunjukkan objektivitas sifat birokrasi dan juga tidak mampu menggambarkan konsep birokrasi secara keseluruhan dengan tepat, tetapi hanya sebagai konstruksi yang dapat menjawab masalah tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

Menurut Weber tpe, cita-cita birokrasi rasional diwujudkan sebagai berikut:

  1. Kantor secara rasional independen, tetapi dibatasi oleh departemennya
  2. Jabatan disusun secara hierarkis dari atas ke bawah dan berdampingan dengan konsekuensi berupa perbedaan kekuasaan.
  3. Tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam hierarki berbeda secara khusus satu sama lain
  4. Setiap kantor memiliki kontrak departemen yang harus dipenuhi.
  5. Setiap PNS dipilih berdasarkan kualifikasi profesionalnya
  6. Setiap kantor memiliki gaji termasuk hak atas pensiun.
  7. Adanya struktur pengembangan karir yang jelas
  8. Setiap PNS tidak boleh menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi
  9. Setiap pejabat berada di bawah kendali dan pengawasan sistem yang disiplin. (Weber, 1978 dan Albrow, 1970)

Dalam pemerintahan, kewenangan publik dilaksanakan oleh pejabat pemerintah/birokrat yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang memimpinnya.

 

Birokrasi Dalam Pemerintahan

Birokrasi dalam hal ini memiliki tiga pengertian, yaitu:
1. Sebagai tipe organisasi yang khas.
2. Sebagai suatu sistem (struktur).
3. Sebagai tatanan dan alat spiritual tertentu dalam organ-organ negara untuk mencapai tujuannya.

Dalam suatu negara administrasi, pemerintah dan seluruh jajarannya dikenal sebagai pegawai negeri yang memberikan berbagai macam pelayanan yang dibutuhkan oleh seluruh warga negara. Seluruh jajaran pemerintah negara bagian adalah unit birokrasi negara, yang juga dikenal sebagai pamong praja. Pemerintah dan seluruh jajaran aparat birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, namun faktanya peran pemerintah dan jajarannya lebih dominan.

Adanya pembagian tugas antar unit kerja yang berbeda di lingkungan pemerintahan, yang umumnya didasarkan pada asas fungsionalisasi. Fungsionalisasi berarti bahwa masing-masing otoritas terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi tertentu dan harus bekerja dalam koordinasi dengan otoritas lain. Setiap instansi pemerintah memiliki ‘kelompok pelanggan’ yang harus dipenuhi oleh birokrasi pemerintah, termasuk kelompok masyarakat yang membutuhkan pelatihan dan pelayanan pendidikan melalui instansi yang secara fungsional terlibat dalam pelatihan dan pendidikan bidan, dan sebagainya.

Fungsi regulasi berjalan efektif karena suatu negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaannya. Pejabat pemerintah pada dasarnya sering bekerja menurut pendekatan legalistik.

Pendekatan tersebut antara lain memberikan solusi dengan menetapkan ketentuan normatif dan formal, seperti anggaran rumah tangga dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksana, ketika menghadapi masalah.

Menurut Peter Al Blau dan Charles H. Page di Bintoro, birokrasi harus teratur mengatur pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang besar melalui koordinasi yang sistematis (tertib) dari pekerjaan banyak orang. Sumber Rangkuman Terlengkap : https://www.Materi.Co.Id/